IMPLIKASI UU NO 1 TAHUN 2017 TERHADAP POTENSI PENYIMPANGAN(FRAUD) PERBANKAN , KEUANGAN DAN DUNIA USAHA  

NOTARIS/PPAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR  DALAM  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA PPATK.  

DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL SEHUBUNGAN KERAHASIAAN BANK  

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat IPPAT adalahperkumpulan/organisasi bagi para PPAT, berdiri semenjak tanggal 24 September 1987, diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 April 1989 Nomor C2-3281.HT.01.03.Th.89. …

Sesuai ketentuan pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang …

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 /PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  

TUJUAN SERTIFIKAT DAN TANDA TANGAN DIGITAL Pelayanan perizinan yang mudah, tepat, transparan, akuntabel Integrasi Informasi Data Mencegah pemalsuan dokumen izin Hemat dan ramah lingkungan Mendukung percepatan implementasi e-government Investor tanpa …